WAWANCARA

Wawancara Surya Dharma, MPA, PhD, Direktur Tenaga Kependidikan Depdiknas: Memberi Nilai Tambah Rintisan SBI

Kata Kunci: SBI

Oleh: Saiful Anam/Pena

Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolahnya rendah: separuhnya di bawah tingkat elementary, hanya 10% benar-benar mampu berbahasa Inggris dengan baik. Mengguyur block grant untuk kepala sekolah dan mengirim studi ke luar negeri.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, telah menetapkan 260 sekolah sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (R-SBI). Sesuai namanya, statusnya masih sebatas rintisan, belum definitif SBI. Diharapkan, sekolah-sekolah tersebut berhasil melepaskan predikat rintisannya dan menjadi SBI sungguhan pada tahun 2009.

Tetapi, untuk menuju ke sana, tantangan berat menghadangnya. Salah satunya adalah kesiapaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya, termasuk di dalamnya kepala sekolah. Tugas untuk meningkatkan mutu kepala sekolah R-SBI itu menjadi tanggungjawab Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Departemen Pendidikan Nasional. Bagaimana kondisi mutu kepala sekolah R-SBI dewasa ini? Apa saja program yang dilakukan Direktorat Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu mereka? Berikut wawancara Saiful Anam dari Penapendidikan dengan Surya Dharma, MPA, Ph.D, Direktur Tenaga Kependidikan.

Sekolah Bertaraf Internasional merupakan salah satu program Departemen Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu sekolah. Ditjen Manajemen Dikdasmen telah menetapkan 260 sekolah rintisan SBI. Terkait kesiapan sumber daya manusianya, bagaimana Anda melihatnya?

SBI merupakan salah satu program Depdiknas yang cukup berat untuk direalisasikan. Ditjen Mandikdasmen telah menetapkan 260 sekolah rintisan SBI, terdiri dari 100 SMP, 100 SMA, dan 60 SMK. Kalau indikatornya pada aspek fisik memang relatif mudah mengukurnya. Tinggal membangun atau merehab sekolahnya menjadi bagus, melengkapi laboratorium, perpustakaan, ruangannya ber-AC, ada kolam renang, bukunya sangat lengkap, dan lain-lain.

Tetapi, yang namanya SBI kan bukan sekadar itu. Kesiapan sumber daya manusia (SDM)-nya jauh lebih penting. Kesiapan SDM sekolah itu akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran, iklim sekolah, budaya sekolah, prestasi belajar siswa, dan lain-lain. Apalagi, kalau rintisan SBI itu nanti ternyata sebagian tidak berhasil menjadi SBI sungguhan, yang paling mudah disalahkan kan manusianya, yaitu kepala sekolah dan guru-gurunya. Karena itu, menyiapkan kepala sekolah dan guru-gurunya itu jauh lebih berat dibanding melengkapi sarana dan prasarananya.

Sebagai sekolah berlabel rintisan SBI, idealnya kepala sekolahnya harus mahir berbahasa Inggris. Bagaimana menurut Anda?

Saya setuju, dan kami sudah melakukan pemetaan terhadap kemampuan berbahasa Inggris mereka. Ini salah satu program yang kami lakukan pada tahun 2007. Masyarakat kan tidak tahu peta R-SBI itu seperti apa. Tapi dengan tes bahasa Inggris yang kami lakukan dengan TOEIC (Test of English for International Communication), sekarang hasilnya sudah ketahuan dan membuat kita prihatin.

Bayangkan, dari 260 kepala sekolah yang kita tes bahasa Inggrisnya, sekitar 50% nilainya di bawah 245. Atau, tingkat kemampuannya berada pada tingkat di bawah elementary. Hanya sekitar 10% yang benar-benar mampu berbahasa Inggris dengan baik. Itu pun karena kebanyakan mereka berlatarbelakang sarjana pendidikan bahasa Inggris. Inilah fakta yang kita temukan di lapangan, tidak usah kita tutup-tutupi. Justru tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Namanya saja SBI, kalau kemampuan bahasa Inggris kepala sekolahnya kacau kan tidak lucu.

Kalau salah satu kriteria SBI adalah kepala sekolahnya harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang memadai, kan masih jauh. Karena itu, kalau kita berharap tahun 2009 rintisan SBI nanti benar-benar menjadi SBI, tentu ini pekerjaan berat.

Lantas apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka?

Kita akan melakukan treatment untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggris mereka. TOEIC sudah punya program atau materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang bisa dipelajari sendiri oleh kepala sekolah. Lebih bagus lagi kalau kepala sekolah punya inisiatif untuk mengikuti kursus, dengan syarat jangan sampai menelantarkan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah.

Kalau kepala sekolahnya saja kemampuan bahasa Inggrisnya seperti itu, bagaimana dengan guru-gurunya?

Iya, itu juga pekerjaan berat. Sesuai buku panduan SBI, pengajaran matematika dan IPA harus menggunakan bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Persoalannya, apa betul guru-guru matematika dan IPA di R-SBI itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Jangan-jangan mereka malah stres. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan berat kita ke depan untuk merealisasikan SBI, yaitu menyiapkan SDM-nya.

Selain kemampuan berbahasa Inggris, indikator apa lagi yang bisa digunakan dengan mudah untuk mengetahui kemampuan SDM di R-SBI?

Bisa juga kemampuan teknologi informasi (IT)-nya. Sebagai perbandingan, di Turki setiap guru punya satu laptop. Di sekolah-sekolah rintisan SBI kalau kepala sekolahnya bisa mengoperasikan komputer dengan baik saja sudah bagus. Kemampuan IT mereka memang belum kita petakan. Bisa saja nanti kami lakukan pada tahun 2008.

Di samping melakukan pemetaan terhadap kemampuan bahasa Inggris para kepala sekolah R-SBI, program-program apa lagi yang Anda lakukan untuk meningkatkan mutu mereka?

Kami telah menyalurkan dana block grant ke mereka masing-masing Rp 100 juta. Dana itu diharapkan mampu menggairahkan mereka untuk meningkatkan kualitasnya.

Selain itu, kami juga mengirim mereka belajar ke luar negeri, yaitu ke Turki, Malaysia, dan Singapura. Mereka belajar di tiga negara itu sekitar dua pekan. Ada 100 kepala sekolah yang kita kirim ke National Insitute of Education (NIE) di Singapura, November lalu. Mereka terdiri dari 75 kepala SMA dan 25 kepala SMP. Sekitar 75 kepala sekolah juga kita kirim ke Malaysia.

Kami juga mengirim 50 kepala sekolah ke Turki, dan kebetulan saya sendiri yang mendampingi. Pengiriman kepala sekolah ke Turki itu juga atas saran Pak Menteri sebagai bagian dari rencana penandatanganan kerjasama peningkatan mutu pendidikan antara Turki dan Indonesia.

Selama melakukan kunjungan ke Turki, mereka antara lain mengikuti kegiatan seminar enam hari. Saya tongkrongi terus mereka selama mengikuti seminar itu, yang membahas tentang sistem pendidikan di Turki, kurikulumnya, sistem pembelajarannya, sistem pengawasan sekolah, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu guru dan kepala sekolah. Sayangnya, dari 50 kepala sekolah yang kita kirim ke sana, hanya dua orang yang bisa bahasa Inggris dengan baik.

Manfaat apa saja yang diharapkan dari pengiriman kepala sekolah R-SBI ke tiga negara itu?

Paling tidak ada tiga hal. Pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Dengan melihat langsung penyelenggaraan pendidikan di negara-negara tersebut, diharapkan mereka menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk meningkatkan mutu sekolahnya agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah berkelas dunia.

Kedua, mengambil sisi-sisi positif dari kegiatan pembelajaran. Di Turki, misalnya, para kepala sekolah melihat sendiri pelaksanaan pembelajaran di sana, melihat langsung kegiatan moving class, aktivitas organisasi semacam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan lain-lain. Mereka juga melihat, setelah jam pelajaran sekolah usai, guru-guru di sana masih tinggal di sekolah sampai sore untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang muncul pada hari itu.

Ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Turki merupakan contoh sangat baik tentang kedekatan hubungan antara sekolah dengan orangtua siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Bahkan sekolah menyediakan kamera monitor yang bisa diakses oleh orangtua siswa dari rumahnya. Orangtua di rumah bisa tahu anaknya di sekolah sedang melakukan kegiatan apa, di dalam kelas aktif atau tidak, dan lain-lain. Jadi orangtua ikut mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, guru juga tidak bisa berbuat macam-macam. Dan guru-guru di sana memperlakukan siswa-siswanya dengan sangat baik.

Pengiriman kepala sekolah ke tiga negara itu sangat penting karena kita menyadari bahwa persoalan SBI bukan hanya menyangkut kelengkapan gedung, tapi persoalan mind set atau pola pikir kepala sekolah. Oleh sebab itu, kita beri wawasan internasional mereka dengan mengirim belajar ke Singapura, Malasyia, dan Turki. Mereka belajar tentang leadership untuk menghadapi kompetisi internasional. Cakrawala dan paradigma tentang kepemimpinan maupun kegiatan pembelajaran diharapkan berubah menjadi lebih baik.

Selama berkunjung ke tiga negara tersebut, apakah mereka juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk dijadikan rujukan bagi pengembangan SBI di sini?

Ya. Di Turki, misalnya, mereka kita ajak berkunjung ke sebuah sekolah setingkat SMA di Kota Angkara. Bangunan sekolah tersebut terdiri dari empat tingkat. Lantai 1, 2, dan 3 dipakai untuk kegiatan sekolah, sedangkan lantai 4 untuk asrama dan penginapan bagi tamu. Di sekolah tersebut juga ada ruang seminarnya.

Turki kita pilih karena, menurut Pak Menteri, merupakan satu-satunya negara yang bisa dijadikan contoh tentang besarnya perhatian masyarakat bisnis terhadap pendidikan. Mereka menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membangun pendidikan. Apalagi mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia.

Apakah di Turki dan negara-negara lain juga memberlakukan bilingual?

Kalau saya lihat di Turki, juga Cina yang pernah saya kunjungi, mereka tidak mengutamakan kemampuan bahasa Inggris sebagai persyaratan yang menentukan bagi guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Bahkan di Cina kemampuan bahasa Inggris guru-gurunya sangat kacau, tapi kegiatan pembelajarannya bagus. Begitu pula di Turki, saya lihat banyak gurunya yang tidak bisa berbagasa Inggris, tapi pembelajarannya bagus. Kurikulum-kurikulum sekolah internasional seperti Cambridge mereka terapkan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.

Korea, Perancis, Jerman, kan juga begitu. Mereka lebih mengutamakan proses pembelajarannya, bukan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Kurikulum Cambridge antara lain menuntut kreativitas tinggi dan kemampuan memecahkan masalah. Itu yang mereka lakukan dengan bahasa mereka sendiri.

Malaysia juga tak jauh beda. Di sana ada yang namanya cluster school, yang merupakan sekolah-sekolah berkualitas sangat baik. Ada sekitar 30 s.d 40 cluster school. Sekolah-sekolah itu menjadi pusat pembiakan bagi sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan mutunya. Mereka juga tidak mengharuskan bilingual. Guru-guru dipersilahkan melakukan bilingual, tapi tidak dipaksa.

Melihat kesiapan SDM di R-SBI kita masih seperti itu, lantas apa yang harus dilakukan ke depan?

Fakta-fakta yang saya sampaikan di atas memberi gambaran bahwa banyak pekerjaan berat yang harus kita lakukan ke depan. SBI merupakan amanat UU Sisdiknas dan menjadi program Depdiknas. Tugas kita adalah merealisasikan program tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kita akan terus memberi sentuhan dari sisi peningkatan kualitas tenaga kependidikannya, terutama kepala sekolahnya.

31 March 2008 13:11 WIB

Artikel ini menarik?

Loading ...

Klik untuk menampilkan komentar (2)

Klik untuk menyembunyikan komentar

2 Responses to “Wawancara Surya Dharma, MPA, PhD, Direktur Tenaga Kependidikan Depdiknas: Memberi Nilai Tambah Rintisan SBI”

Dino Says:
June 21st, 2008 at 1:39 pm
Menyedihkan sekali.
Itulah gambagaran kualitas pendidikan kita.
bagaimana mungkin KEPSEK dengan kualitas demikian.
harus ada semacam pressure pada mereka seperti continous assessment alian evaluasi berkelanjutan baik dalam bentuk ujian per tri wulan, semster maupun tahunan, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan untuk me” up grade atau down grade” posisi mereka alian repositioning. Kalau perlu menjhadikan mereka guru biasa tanpa jabatan struktural. dengan konsekuensi demikian yang juga tentunya berlaku bagai semua guru, semacam sertifikasi berkelanjutan, maka mereka akan senantiasa ” tidak bisa berdiam diri” alias feel threatened” kalo tidak demikian, Don’t expect too much from them. Indonesia memang harus berubah bukan?

kalau mengirim mereka studi ke English speaking countries, saya sangan TIDAK SETUJU. Dengan kemampuan mereka yang SANGAT SANGAT RENDAH, saya pikir masih banyak local English instructors yang dapat memoles mereka hingga tahap tertentu sehingga mereka layak untuk menggali dan memperdalam ilmu di luar negeri. Kalau memaksakan juga saat ini untuk sekolah di luar, maka itu sama saja dengan analogi berikut ini,

Beli mangga di amerika atau Singapura yang harganya $ 20 atau Rp. 190.000 per gram, padahal buah dengan kualitas yang sama dan mungkin lebih masih banyak tersedia di Indonesia denga harga Rp. 2000 per ons.
Sayang sekali.
kalau masih telmi (telat mikir) juga, begini ya, MASIH BANYAK LOICAL ENGLISH INSTRUCTORS yang very qualified dan dapat memenuhi kebutuhan mereka yanag masih SANGAT RENDAH itu. buat apa bayar mahal, buang-buang uang negara, kalau yang mereka dapatkan hanya sedikit, cuma dasar-dasarnya saja.

Makanya, KEPSEK. harusnya “NGACA” dulu kalau mau gaya-gayaan begitu.

Kalau TOEiC >800 ( THE HIGHEST POSSIBLE SCORE 990)atau TOEFL >550 (tHE PERFECT SCORE 667) baru MONGGO belajar diluar negeri. Bisa OPTIMAL, jadi tidak buang duit negara
IS THAT CLEARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR?
syamsir alam Says:
August 1st, 2008 at 11:49 am
SBI
Idenya bagus. Namun ide bagus saja belum cukup bila tidak diikuti dgn komitmen dan konsistensi kerja. Saya selama tiga tahun membantu mengembangkan program rintisan kelas internasional dengan menggunakan kurikulum Cambridge IGCSE dan A Level pada beberapa SMA Negeri DKI Jakarta merasakan sangat sulit untuk meyakinkan birokrasi pendidikan pada tingkat Dinas dan Direktorat akan pentingnya pembinaan, pengembangan sumber daya kependidikan (guru-kepsek, dan manajemen sekolah lainnya). Pembinaan tidak mungkin sekali jadi; sebaliknya ia membutuhkan perencanaan dan pekerjaan jangka panjang dan bertingkat. Peran kepsek, pengawas, dan konsultan sekolah sangat mutlak diperlukan untuk mengawal mutu sumber daya kependidikan apabila perbaikan kualitas, yang setara dengan negara maju yang akan dituju. Mutu kepala sekolah secara umum masih sangat jauh dari harapan, guru pun sama nasibnya. Kemampuan akademik kepsek yang berkaitan mentoring, monitoring dan evaluasi sangat di bawah standar. Pada umumnya kepsek tidak terlalu risau akan pentingnya kemampuan membaca data perolehan/capaian siswa ini. Lantas bagaimana mereka bisa mengetahui langkah-langkah perbaikan proses pembelajaran dan mengukur kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu.
Dengan sikap seperti itu, tentunya kita akan sangat sulit berbicara tentang bagaimana membangun kultur sekolah yang diharapkan, visi dan misi sekolah ke depan. Pada umumnya kepsek bila ditanya targetnya selama tiga tahun memimpin sekolah, jawabannya sudah bisa ditebak, hasil UN dapat meningkat dan siswa yang diterima PTN lebih banyak. That’s it. Sekolah hanya punya tujuan untuk UN dan PTN.
Bagaimana kita berharap mereka akan memikirkan bangsa ini sepuluh atau tiga puluh tahun ke depan. Keterampilan dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan dan yang akan ditawarkan agar bangsa ini mampu menjawab tuntutan/kebutuhan skills in the 21st century. Guru juga mengalami keadaan serupa, mereka pada umumnya dijangkiti kemalasan belajar. Comfort zone, merupakan wilayah nyaman mereka, sehingga kenapa harus capek-capek belajar lagi, toh gaji jalan terus dan setiap tahun bisa naik tanpa harus kerja keras. Jadi fenomena SBI, menurut saya hanyalah eforia sesaat karena uang sedang banyak2nya. Soal hasilnya, karena at the end of the day, proses dan hasil kerja SBI hanya diukur dengan ujian nasional, sudah dapat dipastikan semua siswa akan berhasil seratus persen.

Namun bila benar2 program ini akan diarahkan pada benchmarking internasional, seperti menggunakan ujian Cambridge Advance Level untuk siswa SMA, dan IGCSE untuk siswa SMP, keberhasilan SBI masih memerlukan waktu yang sangat panjang, apalagi dengan pola pembinaan “one-shot training,” seperti sekarang ini. Pemerintah tentunya tidak akan berani mengambil resiko menetapkan standar dengan berpatokan pada angka kelulusan A Level atau IBO untuk siswa SMA dan dan IGCSE untuk siswa SMP. Supaya aman, cukuplah diuji dengan ujian nasional (UN). Motonya, apa pun programnya, Sekolah Reguler, SBI, Akselerasi, Sekolah Mandiri, UN merupakan alat ukurnya. Lantas, kenapa harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk sekolah2 SBI (SMA sebesar 300juta), SMP (400juta) dari Direktorat satu direktorat jenderal, belum lagi dana yang dikucurkan dari kas direktioratnya Pak Suryadarma apabila tih akhirnya keberhasilan program ini hanya diukur melalui instrumen UN.
Namun saya berharap mudah-mudahan pengamatan saya ini salah. Sehingga yang kita lihat tiga -lima tahun ke depan pendidikan kita semakin maju dan setara dengan kualitas lulusan A Level, Inggris atau IBO, Swiss. Wallahu’alam