PENA AKTUAL

Wapres: Anggaran Pendidikan Sulit Naik

Nusa Dua, pena pendidikan.com 12/11/2007

Kualifikasi dan kompetensi guru menjadi sorotan utama pada pembukaan “The Seventh E-9 Ministerial Review Meeting on Teacher Education and Training,” di Nusa Dua Bali 10-12 Maret. Acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini diikuti Menteri Pendidikan dari sembilan negara berpenduduk besar di dunia yaitu Bangladesh, China, India, Brazil, Meksiko, India, Indonesia, Mesir, Nigeria dan Pakistan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kualitas guru harus ditingkatkan, karena guru adalah garda terdepan sebagai agen perubahan, untuk menuju yang lebih baik. ‘’Saya berusaha melakukan perubahan ke arah lebih baik. Peningkatan kesejahteraan guru tidak bisa ditawar lagi,” ujar Kalla penuh semangat.

Pertemuan sembilan menteri –disingkat E-9– merupakan agenda rutin dua tahunan mereka bersama Unesco. Dalam pertemuan itu Kalla mengakui bahwa permasalahan pendidikan itu sangat kompleks. Salah satunya menyangkut mutu guru yang masih perlu terus ditingkatkan.

“Kami paham pendidikan itu sangat penting. Melalui pendidikan itu pula bisa ditingkatkan kesejahteraan rakyat,” Kalla menambahkan. Berbagai perubahan bisa terjadi karena adanya pengetahuan, dan pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan keberadaan para guru.

Menurut Wapres, pemerintah telah berkomitmen meningkatkan mutu para tenaga didik. Di antaranya melalui upaya sertifikasi guru. Melalui sertifikasi guru diharapkan bisa tercapai peningkatan kemampuan dan profesionalitas.

Mengenai peningkatan anggaran sektor pendidikan, Kalla menuturkan, tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup karena banyak sektor lain yang juga butuh pendanaan besar, seperti pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Dirjen Unesco Koichiro Matsuura dalam pidatonya menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin dicapai tanpa adanya komitmen penuh pemerintahan masing-masing negara E-9. Koichiro juga menyatakan dari sembilan negara yang terlibat, Indonesia bersama Bangladesh, China dan India telah menunjukkan kemajuan yang signifikan di bidang pemberantasan buta aksara. Secara tidak langsung pula keempat negara itu telah menunjukkan penurunan pertumbuhan angka penduduknya.

Pertemuan menteri pendidikan (E-9) pertama kali diluncurkan di New Delhi India pada 1993 yang kala itu penduduk di sembilan negara tersebut tingkat buta hurufnya masih diatas 10 juta. Pertambahan penduduk dan angka buta aksara yang tinggi di negara E-9 menjadi halangan utama bagi pencapaian target pendidikan untuk semua, sebagaimana disepakati dalam Deklarasi Dakkar tahun 2000. Diharapkan pada tahun 2015 buta aksara usia dewasa dapat dituntaskan hingga 50 persen.

12 March 2008 15:13 WIB

Artikel ini menarik?