Negara Harus Menanggung Biaya Pendidikan
Jumat, 3 April 2009 | 03:29 WIB
Jakarta, Kompas – Persidangan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang kontroversial dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memasuki acara pemeriksaan perbaikan permohonan, Kamis (2/4). Pemeriksaan yang diketuai Muhammad Alim itu meliputi dua perkara yang diajukan kelompok masyarakat dan perorangan.
Kelompok Masyarakat yang terdiri atas orangtua, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan mengajukan uji materi untuk 12 norma dalam UU Sisdiknas dan 21 norma dalam UU BHP. Adapun tiga mahasiswa secara perorangan dengan bantuan tim kuasa hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam
Tags: UU BHP
UU BHP Diuji Materi
Persidangan di Mahkamah Konstitusi Dimulai Kamis, 12 Maret 2009 | 05:00 WIB Persidangan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang kontroversial dimulai. MK mengadakan pemeriksaan pendahuluan hari Rabu (11/3). Pemeriksaan tersebut terhadap dua perkara, yakni Undang-...
Tags: UU BHP
Mendiknas Akui PT BHMN “Kebablasan”
Terlalu Banyak Membuka Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Kamis, 29 Januari 2009 | 01:05 WIB Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengakui perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara ”kebablasan” atau kelewatan pada beberapa sisi, terutama pada penerimaan mahasiswa baru. Karena itu, pemerintah mencoba membenahinya. Bambang...
UU BHP Ubah Posisi Guru
Dibuat Perjanjian Kerja Sebelum Bekerja Posisi guru dalam satuan pendidikan akan berubah seiring dengan dilaksanakannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Guru harus semakin kritis dan mampu berorganisasi agar tidak lemah dalam struktur badan hukum pendidikan. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) mengamanatkan pendidikan dan tenaga...
PTN Lebih Siap Jadi BHP
Sejumlah Yayasan Masih Kerepotan Selasa, 20 Januari 2009 | 01:10 WIB Perguruan tinggi negeri relatif lebih siap berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan sesuai amanat UU BHP yang disahkan DPR 17 Desember 2008. Hal yang dianggap paling berat adalah menjaga agar otonomi luas pendidikan tinggi tidak identik dengan komersialisasi. Rektor...
Tags: UU BHP
BHP Abaikan Gaji Guru
Gelombang Penolakan Meluas Selasa, 23 Desember 2008 | 00:46 WIB Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang baru disetujui DPR dianggap mengabaikan gaji dan kesejahteraan guru, terutama para guru sekolah swasta. Perundang-undangan itu juga kian mengokohkan sistem guru kontrak. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia...
Uji Materi Bakal Diajukan
UU BHP Senin, 22 Desember 2008 | 00:45 WIB Keberatan dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan permohonan uji materi undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Isi perundang-undangan tersebut dinilai tidak cocok dengan situasi Indonesia sebagai negara berkembang...
Tags: uji materi, UU BHP
Mahasiswa Bentrok dengan Polisi
Minggu, 21 Desember 2008 | 02:01 WIB Bentrok antara mahasiswa yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan aparat kepolisian terjadi di sekitar kompleks Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sabtu (20/12). Dalam peristiwa itu, tiga mahasiswa dan empat polisi luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Dua mahasiswa...
