pendidikan

PERGESERAN PARADIGMA PENDIDIKAN

Kata Kunci: paradigma, pendidikan, rembug nasional

Loading ...

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengemukakan, seiring dengan adanya fakta-fakta di lapangan maka terjadi pergeseran- pergeseran paradigma di dunia pendidikan. Menurutnya, ada beberapa pergeseran paradigma yang harus dicermati. Hal tersebut disampaikan Mendiknas saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan Nasional, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3/2010).

Mendiknas mengemukakan lima pergeseran paradigma pendidikan. Pertama, kata Mendiknas, adalah hak belajar. Wajib belajar sembilan tahun bergeser menjadi hak belajar sembilan tahun. “Masyarakat, warga bangsa, punya hak untuk menuntaskan sembilan tahun itu. Kalau itu menjadi hak maka kita semua, pemerintah, negara, harus menyiapkan mulai dari sarana, prasarana, dan bisa kita jamin bahwa siapapun bisa menuntaskan sembilan tahun untuk belajar,” katanya.

Anggaran Pendidikan Turun Rp 11,7 Triliun

Kata Kunci: anggaran, BOS, pendidikan

Loading ...

Anggaran pendidikan tahun 2010 ditargetkan senilai Rp 195,636 triliun atau berkurang Rp 11,77 triliun dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 207,413 triliun. Meski terjadi penurunan, hal itu masih sesuai konstitusi yang mengharuskan 20 persen APBN untuk pendidikan.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut Rabu (22/4) dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat 2009 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang difokuskan pada Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat.

Dukung Pendidikan Dasar Gratis

Kata Kunci: gratis, pendidikan

Loading ...

Fokus pada Pendidikan Berkualitas

Selasa, 6 Januari 2009 | 00:49 WIB

Pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan berkualitas harus menjadi komitmen pemerintah. Dukungan untuk penyelenggaraan wajib belajar SD-SMP gratis justru harus semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

”Untuk persoalan pendanaan pendidikan dasar, UU BHP bisa dikatakan menghapus ketidakkonsistenan aturan lain. Di sini ditegaskan pemerintah harus menanggung biaya pendidikan dasar. Dukungan pemerintah untuk sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar juga harus ada,” kata Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Senin (5/1) di Jakarta, dalam acara konsultasi pakar pendidikan menguji UU BHP yang dilaksanakan Education Forum.

RUU BHP Disahkan

Kata Kunci: badan hukum, pendidikan, RUU BHP

Loading ...

Mahasiswa Unjuk Rasa, Sidang Paripurna di DPR Ricuh

Sidang Paripurna DPR tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan menjadi undang-undang di DPR, Jakarta, Rabu (17/12), berlangsung ricuh. Peristiwa itu dipicu penolakan mahasiswa yang ikut menghadiri sidang.

Kericuhan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu berlangsung saat acara pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR. Penolakan yang diserukan mahasiswa dalam ruang sidang itu membuat petugas dalam (pamdal) DPR mengamankan mahasiswa.

Pendidikan Terpisah dari Budaya

Kata Kunci: kewarganegaraan, pendidikan

Loading ...

Perlu Pendidikan Kewarganegaraan

Jumat, 12 Desember 2008 | 01:25 WIB

Pendidikan yang diselenggarakan selama ini masih terpisah dari budaya dan belum bermakna sebagai proses transformasi budaya menuju mantapnya kehidupan berbangsa. Pendidikan nasional saat ini baru sebatas menekankan pada kecerdasan akal.

Hal itu terungkap dalam sidang kelompok pendidikan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 di Hotel Salak, Bogor, Kamis (11/12). Diskusi yang berpusat pada tema ”Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan” menghadirkan pembicara pakar pendidikan Prof HAR Tilaar, Prof Soedijarto, dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat. Hadir pula para penggiat pendidikan, yakni ibu guru kembar Rossy dan Rian dari Sekolah Darurat Kartini serta Direktur Yayasan Sokola Rimba Butet Manurung.

Anggaran Pendidikan Tak Akan Dikurangi

Kata Kunci: 20 persen, anggaran, pendidikan

Loading ...

Meskipun Krisis, Tetap 20 Persen dari APBN 2009

Rabu, 3 Desember 2008 | 01:07 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN 2009 mendatang. Krisis global yang berimbas ke Indonesia tidak akan dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran pendidikan.

”Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan para guru yang tengah memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2008 dan Hari Ulang Tahun Ke-63 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Acara itu berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

Pemerintah Diminta Tata Pendidikan Anak TKI

Kata Kunci: pendidikan, TKI

Loading ...

Kamis, 27 November 2008 | 00:48 WIB

Pemerintah diminta menata dengan serius pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia, terutama wilayah Sabah. Anak-anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Hal itu dikemukakan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Purba, Rabu (26/11). Parlindungan merupakan Ketua Tim Investigasi Pendidikan DPD ke Sabah Malaysia. Berdasarkan data sebaran anak Indonesia di Sabah dari Departemen Pendidikan Nasional, jumlah anak mencapai 24.199 orang.

Pungutan Diatur Ketat

Kata Kunci: jerman, pendidikan

Loading ...

Pendidikan Di Jerman

Senin, 24 November 2008 | 01:32 WIB

Prof Joachim Metzner, Presiden Cologne University of Applied Sciences di Jerman, merasa resah. Sudah dua tahun belakangan, universitas yang dipimpinnya memungut iuran dari mahasiswa. Pengalaman tersebut baru baginya.

Sebelumnya, universitas tersebut tidak pernah meminta bayaran dari peserta didik. Semua biaya untuk pendidikan ditanggung negara.

Untuk ukuran negara maju seperti Jerman, iuran yang ditarik dari mahasiswa tersebut sebetulnya tidaklah besar, yakni 500 euro atau sekitar Rp 7,5 juta setiap semester dengan kurs sekarang Rp 15.000 per euro. Tetapi, itu pun sudah membuat kalangan akademisi risi.

Pendidikan untuk Anak TKI Masih Diabaikan

Kata Kunci: pendidikan, TKI

Loading ...

Perhatian Pemerintah Kurang

Sabtu, 22 November 2008 | 01:37 WIB

Pendidikan untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia di Sabah, Malaysia, yang jumlahnya lebih dari 36.000 anak masih diabaikan. Peran dan dukungan pemerintah terhadap persoalan ini pun dianggap yayasan penyelenggara pendidikan masih kurang.

Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI) Sabah Leonardus Gigo Atawuwur mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers, Jumat (21/11). YPPAI merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya anak- anak warga Indonesia di Sabah. Mereka menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan kurikulum seluruhnya dari Indonesia.

Prioritas Anggaran Pendidikan 20 Persen

Kata Kunci: anggaran, pendidikan

Loading ...

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, prioritas penggunaan anggaran sebanyak 20 persen dari APBN bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik.

“Kemudian para peraih medali pada olimpiade matematika sain dan teknologi tingkat internasional mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan di manapun dengan beasiswa pemerintah. Ini arahan bapak presiden . Lalu pendidikan nonformal yang lebih baik dan penguatan tata kelola,” kata Mendiknas pada Rapat Teknis Bidang Pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Sahid, Rabu (5/11/2008).

Wednesday, 10 March 2010