Kata Kunci: anggaran, BOS, pendidikan
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut Rabu (22/4) dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat 2009 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang difokuskan pada Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat.
Kata Kunci: 20 persen, anggaran, pendidikan
Rabu, 3 Desember 2008 | 01:07 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN 2009 mendatang. Krisis global yang berimbas ke
”Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan para guru yang tengah memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2008 dan Hari Ulang Tahun Ke-63 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Acara itu berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Senayan,
“PAUD begitu lama di Indonesia diabaikan dan baru mendapatkan perhatian setelah ada deklarasi Dakkar pada tahun 2000.
Kata Kunci: anggaran, pendidikan
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, prioritas penggunaan anggaran sebanyak 20 persen dari APBN bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik.
“Kemudian para peraih medali pada olimpiade matematika sain dan teknologi tingkat internasional mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan di manapun dengan beasiswa pemerintah. Ini arahan bapak presiden . Lalu pendidikan nonformal yang lebih baik dan penguatan tata kelola,” kata Mendiknas pada Rapat Teknis Bidang Pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Sahid, Rabu (5/11/2008).
Kata Kunci: anggaran, pendidikan
Selasa, 28 Oktober 2008 | 01:56 WIB
Keberatan pemerintah daerah memenuhi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD merupakan dalih saja karena lebih berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah yang tidak menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD tersebut melanggar amanat konstitusi.
Pendapat tersebut dikemukakan secara terpisah oleh Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Soedijarto di Jakarta, Senin (27/10). Mereka menanggapi kebijakan di sejumlah daerah yang menyatakan keberatan jika 20 persen dari APBD dialokasikan untuk anggaran pendidikan karena anggaran terbatas dan mesti dibagi dengan sektor lain.
Sabtu, 30 Agustus 2008 | 03:00 WIB
ANGGARAN untuk peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan atau SMK dialokasikan naik dua kali lipat dari Rp 1,9 triliun saat ini menjadi sekitar Rp 3,8 triliun pada 2009 mendatang. Peningkatan anggaran terutama untuk pembelian peralatan di semua SMK negeri maupun swasta.
”Kami sudah mengirimkan
Thursday, 11 March 2010
POLLING PEMBACA |