INTERNASIONAL

Setahun Departemen Anak

Pemerintah Inggris 28 Juni lalu merayakan setahun berdirinya Departemen untuk Anak, Sekolah, dan Keluarga. Departemen ini lahir sebagai wujud janji Perdana Menteri Gordon Brown tatkala berkampanye, bahwa ia akan memberi perhatian khusus pada anak-anak dengan mendirikan lembaga tersendiri. Semula, urusan anak-anak dan sekolah masuk di bawah kendali Departemen Pendidikan dan Keterampilan.

Departemen Anak, Sekolah, dan Keluarga biasa disingkat DCSF, menangani beberapa wilayah kerja. Bersama Kementerian Kehakiman, ia bertanggung jawab dalam memupuk kesadaran kaum muda akan hukum dan keadilan, dan mengajak mereka untuk selalu bermasyarakat. Bersama Departemen Kesehatan, DCSF memantau kesehatan anak-anak. Agar semua tugasnya bisa berjalan baik, Gordon Brown menunjuk Ed Balls, sosok yang dikenal sebagai sekutu kental politiknya.

Kehadiran DCSF untuk memupuk ketaatan hukum di kalangan muda dinilai sebagai langkah positif, baik oleh lawan politik maupun sekutu Pak Brown. Banyak yang berharap, kehadiran lembaga ini akan makin menyadarkan perlunya pendekatan terhadap kesejahteraan, dalam menangani masalah di kalangan muda. Bila ada anak muda yang ditangkap karena mengganggu ketertiban, misalnya, pemerintah atau polisi diharapkan tidak langsung menghukum mereka. Mereka diharapkan memperlakukan si pengganggu itu seolah sebagai anaknya sendiri. Setelah itu, baru pendekatan hukum diterapkan.

Deborah Clothier, manajer pengembangan kebijakan nasional pada LSM Nacro yang bergiat pada pencegahan kejahatan mengatakan, DCSF sebetulnya sudah memulai langkah itu. Sayangnya, ada ‘’unsur lain di kalangan pemerintahan yang tidak setuju.’’ Kata Bu Deborah. Si unsur lain di pemerintahan itu tahunya main hukuman saja, setiap melihat ada anak yang melanggar peraturan.

Ada contohnya. Pada April lalu, koran Daily Telegraph melaporkan, bahwa Jack Straw, menteri dalam negeri, berselisih pendapat terhadap pendekatan yang dilakukan Balls dalam mengelola DCSF. Balls, katanya, secara tidak langsung mau mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Departemen Dalam Negeri sejak 1998 telah gagal. Namun Balls jalan terus.

Bahkan, ia akan maju dengan langkah lebih jauh. Musim panas ini para menteri akan meluncurkan sebuah program yang berlangsung di bawah kendali Balls. Namanya: Rencana Aksi Kriminalitas Remaja. Bocoran yang sampai ke media menyatakan, para pejabat pemda akan diberi tanggung jawab dalam menangani kenakalan anak-anak. Dia tidak bisa seenaknya melempar masalah ke pusat, atau melimpahkannya ke polisi. Urusan kriminalitas remaja dicoret dari tanggung jawab Youth Justice Board –Dewan Kehakiman untuk Urusan Remaja.

Anak-anak cacat disebutkan sebagai pihak yang paling diuntungkan dengan adanya DCSF. Pada Mei lalu, DCSF meluncurkan kebijakan yang disebut ‘’Anak Cacat Menggapai Tinggi’’ –Aiming High for Disabled Children. Selama 2008-2011, departemen menyediakan dana lebih dari Rp 6 trilyun untuk mereka.

Steve Broach, manajer kampanye pada lembaga ‘’Setiap Anak Cacat Berharga’’ melihat kebijakan DCSF harus didukung. ‘’Penanganan anak cacat menunjukkan beda yang jelas antara Departemen Pendidikan dan Keterampilan, dengan DCSF,’’ kata Broach. Balls, kata Broach, berhasil menunjukkan bahwa DCSF melihat keluarga sebagai kesatuan menyeluruh.

14 July 2008 15:07 WIB

Artikel ini menarik?