PENA AKTUAL

PTS Masih Diabaikan

Kata Kunci: aptisi, pts

Kebijakan Pemerintah Belum Berpihak kepada PTS

Kamis, 7 Agustus 2008 | 01:11 WIB

Kebijakan pendidikan tinggi yang dikeluarkan pemerintah masih belum berpihak kepada perguruan tinggi swasta atau PTS. Akibatnya, PTS memiliki akses terbatas untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan kualitas layanan pendidikan.

”Dalam membicarakan pendidikan seharusnya tidak lagi ada dikotomi lembaga pendidikan negeri dan swasta. Perguruan tinggi swasta pun seharusnya bisa menikmati bantuan dari pemerintah lewat APBN dan APBD,” kata Suyatno, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah III saat melakukan rapat kerja di Jakarta, Rabu (6/8).

Suyatno mencontohkan, untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah lewat hibah bersaing atau blockgrant, PTS harus bersaing tidak setara dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Padahal, banyak PTS yang kondisi dan kualitasnya jauh di bawah PTN sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kucuran dana yang jumlahnya terbatas itu.

”Untuk jabatan koordinator perguruan tinggi swasta atau Kopertis pun, kenapa harus selalu PTN,” kata Suyanto yang juga Rektor Universitas Muhamaddiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta.

MTS Arief, Ketua Litbang dan Diklat Aptisi III, mengatakan, persoalan kualitas PTS memang menjadi perhatian serius yang perlu dibenahi. Dari sebanyak 317 PTS di wilayah Jakarta dan sekitarnya, diakui sekitar 30 persen yang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi PTS besar dan kuat.

”Aptisi sendiri melakukan program-program yang mendorong supaya setiap PTS secara internal dan eksternal bisa memiliki jaminan dan kontrol kualitas yang semakin baik. Dengan demikian, PTS dipercaya masyarakat dan diminati,” kata Arief yang juga menjabat Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara Jakarta.

Rektor Universitas Pelita Harapan Jakarta Jonathan L Parapak mendukung supaya pemerintah jangan lagi memandang perbedaan PTN dan PTS, tetapi harus dilihat sebagai partner untuk membangun daerah dan bangsa.

”PTS juga yang harus proaktif. Keunggulan setiap PTS itu bisa disinergikan dengan program pemerintah. Misalnya dalam pariwisata, keunggulan justru ada di PTS. Ini bisa dipakai untuk membantu program pemerintah,” kata Parapak. (ELN)

Sumber: Harian Umum Kompas

7 August 2008 07:36 WIB

Artikel ini menarik?