WAWANCARA

Depag Harus Melakukan Redefinisi dan Reposisi

Wawancara Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Menteri Agama Muhammad M. Basyuni telah melaksanakan tugas dengan baik dalam membenahi administrasi dan birokrasi Depag. Ke depan, Depag perlu melakukan redefinisi dan reposisi untuk memainkan peran yang lebih strategis, baik dalam konteks global, sebagai sumber pencerahan, maupun sebagai pengayom dan fasilitator kehidupan beragama. Ikuti wawancara Saiful Anam dengan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang melontarkan gagasan-gagasan cemerlang dan penuh inspirasi.

Bagaimana Anda melihat peran Departemen Agama dalam pembangunan bangsa selama ini, dan peran seperti apa yang mesti dimainkan ke depan?

Departemen Agama tumbuh bersama pertumbuhan negara dan bangsa. Ibarat manusia, Depag juga melewati masa pembentukan, masa pertumbuhan, dan masa kemapaman. Setelah mapan bisa saja mandek atau stagnan, maka harus ada pembaharuan.

Ketika Depag didiriklan dulu, menjadi tempat untuk menyalurkan peran dan aspirasi umat Islam. Nah dalam konteks sosial dan agama, suasana ketika Depag itu berdiri dan kondisi sekarang beda sekali. Dulu yang namanya pusat kaum santri adanya di Depag. Kaum santri yang kuliah tempatnya di IAIN, dan itu di bawah Depag. Tetapi setelah bangsa ini sekian tahun berjalan, kaum santri tidak hanya di Depag. Perkembangan Islam di Indonesia telah membuat departemen-departemen lain banyak dihuni kaum santri. Perguruan tinggi umum di bawah Depdiknas juga banyak dihuni kaum santri. Bahkan di jajaran kantor pusat Depdiknas juga banyak kaum santri. Jadi kalau dulu Depag merasa paling santri, sekarang klaim seperti ini tidak berlaku lagi. Oleh karena itu perlu ada pemikiran ulang, redifinisi, dan reposisi peran Depag terhadap pembinaan umat beragama maupun dalam membangun bangsa.

Dulu, Depag betul-betul melayani umat beragama, terutama Islam. Sekarang pelayanan umat Islam banyak dibantu oleh Ormas, misalnya Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Pada satu sisi, hal ini merupakan keberhasilan Depag menggairahkan kehidupan beragama. Tetapi pada sisi lain, Depag tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya pembina umat Islam. Pasalnya, tanpa campur tangan Depag, Islam juga berkembang. Oleh karena itu, ke depan ada beberapa hal mendesak yang perlu dipikirkan Depag.

Bisa disebutkan apa saja?

Pertama, dalam konteks global, terutama setelah peristiwa nine-eleven, masyarakat dunia semakin ingin tahu tentang dunia Islam. Mereka kemudian kaget, ternyata Indonesia adalah the largest moslem country (negara berpenduduk muslim terbesar di dunia) dan the most democratic moslem country (negara berpenduduk muslim yang paling demokratis). Amerika paling demokratis dengan kultur Kristen, India paling demokratis dengan kultur Hindu, sedangkan Indonesia paling demokratis dengan kultur Islam. Dalam konteks global, ini menjadi laboratorium atau model yang menarik.

Menurut saya, dalam konteks global tersebut hendaknya Depag menyadari harapan dunia akan Islam Indonesia. Jadi Depag mestinya tampil sebagai lembaga yang paling peduli merumuskan peran Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks global Depag harus setingkat atau bermitra dengan Deplu. Kita ini hidup dalam networking society dan global society, dan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka mestinya yang paling bisa menjelaskan Islam Indonesia itu ya Depag.

Kedua, Depag mestinya menjadi sumber pencerahan. Oleh karena itu Depag jangan terlalu terlibat masalah teknis, tetapi memberikan wawasan kebijakan dan tauladan. Depag harus di atas institusi yang lain. Peran Depag secara moral dan visi kebangsaan kira-kira semacam Lemhanas, yakni bagaimana memberikan wawasan ke-Indonesiaan yang muslim, yang selama ini peran tersebut diberikan ke Lemhanas dan Departemen Dalam Negeri. Nah Depag mestinya menjadi bagian dari itu. Jadi di Depag mestinya muncul pikiran-pikiran tentang bagaimana membanguan strategi kebudayaan, re-inventing Indonesia, dan menemukan cita-cita masa depan Indonesia seperti apa.

Kita tahu, sejak pra kemerdekaan peran Islam menonjol. Kalau dulu perannya adalah melawan penjajahan atau fight against, maka sekarang perannya adalah fight for atau merumuskan. Karena itu Depag perlu orang-orang yang ahli dari berbagai disiplin ilmu, antara lain sosiologi agama, antropologi agama, dan ekonomi, karena mereka bermitra dengan departemen lain untuk mendesain Indonesia masa depan.

Ketiga, Depag bisa menjadi lembaga pengayom dan fasilitator kehidupan beragama di Indonesia. Jadi tugasnya melayani pembinaan, pengembangan, serta fasilitasi kehidupan beragama. Ini berlaku bagi agama apa saja. Hanya saja, karena di Indonesia mayoritas muslim, dan di Depag juga mayoritas muslim, maka tunjukkanlah wajah Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah di Madinah, dan wajah Islam ketika tumbuh di Andalusia. Pada waktu itu kelompok minoritas terlindungi, dan mereka berterimakasih terhadap kehadiran Islam. Hal itu bisa dilakukan karena Islam pada waktu itu percaya diri, karena ditopang keunggulan moral, intelektual, ekonomi, dan integritas.

Di masa Rasulullah dan abad pertengahan, umat Islam punya wibawa. Jadi ketika sebuah lembaga tidak kuat secara moral, intelektual, dan anggarannya, maka tidak akan berwibawa. Nah Depag kan punya anggaran. Sumber dananya bisa dari APBN, bisa juga dari haji. Ini kan kuat.

Tapi dana yang bersumber dari haji kan tidak bisa diutak-atik?

Itu kan tinggal dibicarakan saja, melalui revisi undang-undang. Dana Abadi Umat (DAU) dari haji itu milik umat Islam, sumber dana umat Islam. Soal penggunaannya, itu masalah teknis karena menyangkut UU dan peraturan. Kita mestinya bicara yang strategis, setelah itu baru diterjemahkan ke hal-hal yang bersifat teknis. Lalu, tunjukkanlah Depag betul-betul bisa menjadi motor dan sumber pencerahan, bahwa yang paling tahu tentang Indonesia yang muslim itu mestinya ya Depag. Sekarang kalau orang bicara apapun, pasti melibatkan Islam. Bicara politik, sosiologi, antropologi, hukum, ekonomi, hingga pendidikan, pasti melibatkan Islam. Mengapa? Karena kita ini moslem contry.

Oleh karena itu, mestinya Depag sudah harus menyiapkan perangkat SDM untuk bisa memahami hal tersebut. Bahwa nanti eksekusinya dibagi-bagi tugasnya ke kampus atau ke departemen lain, silahkan saja. Tetapi Depag sendiri mestinya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang maupun agenda-agenda yang mendalami tentang Islam Indonesia baik dalam konteks Asia maupun dunia.

Kedatangan Hilarry Clinton (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat) ke Indonesia pada Februari 2009 ini, apakah juga dalam konteks melihat strategisnya peran Indonesia dalam konteks global sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia?

Ya. Indonesia mendapat public relations (PR) ke dunia itu ada dua, yaitu peristiwa bom Bali dan tsunami. Walaupun ini tragedi, tapi kalau kita pintar memanfaatkan sebagai PR ke dunia internasional, sungguh luar biasa. Itu seperti lonceng atau peluang bagi kita untuk mem-PR-kan. Namun menurut saya, peluang tersebut kurang direspon secara serius oleh pemerintah. Memang tugas mem-PR-kan Indonesia bukan hanya tugas Depag. Tetapi, peristiwa bom Bali itu menyangkut agama, mestinya Depag merasa terpanggil untuk mempromosikan Islam di Indonesia.

Jadi kalau saya lihat, kita ini lemah dalam nation branding. Malaysia itu berhasil dengan membuat truly Asia. Mereka menyatakan diri sebagai miniatur Asia. Nah, sesungguhnya branding kita itu Islam. Sayangnya saya belum lihat pemerintah membuat branding seperti itu. Mestinya Depag punya desain, bisa kerjasama dengan Deplu, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan lain-lain. Jadi Depag harus menjadi pusaran untuk mendisain nation branding tersebut, karena kita ini moslem country.

Apalagi Depag merupakan simbul legalitas politik umat Islam. Depag punya massa dan tumpuan harapan, karena menggunakan label agama. Depag perlu mempertemukan berbagai kepentingan umat beragama untuk membangun bangsa dan memajukan masyarakat. Oleh karena itu, saya bayangkan di Depag itu peran Litbang-nya menonjol. Lalu ada miniatur kekayaan budaya dan pemikiran. Kalau masyarakat dunia ingin tahu tentang kebudayaan Indonesia, mestinya juru bicaranya adalah Depag.

Jadi Depag harus punya disain besar tentang Indonesia masa depan, sedangkan kampus-kampus bisa menjadi mitra. Misalnya UIN Jakarta dikasih penugasan untuk mendalami program studi tentang Islam dan modernitas, Islam dan globalisasi, Islam dan HAM, dan Islam dan sains. Lalu UIN Malang dikasih tugas mendalami tentang Islam dan tradisi lokal, Islam dan khasanah budaya Nusantara, dan lain-lain. Kemudian UIN Yogyakarta diberi tugas menggarap studi tentang hukum agama, pluralisme agama, dan lain-lain. Jadi UIN tidak hanya menjadi tempat untuk mewisuda mahasiswa yang sudah lulus, tetapi harus menjadi bagian dari Depag untuk mendisain masa depan Indonesia. Karena itu UIN harus kuat, ahli-ahlinya maupun penerbitannya harus bagus.

Gagasan besar yang Anda usung tadi implikasinya akan menyentuh pada struktur organisasi Depag?

Ya, perubahan struktur, visi, misi, hingga personalia. Jadi kalau peran itu disepakati, lalu bebannya apa, baru kita bicara yang lebih teknis. Ibaratnya, kalau mobil perlu kekuatan berapa silinder (cc), pengemudinya seperti apa, dan seterusnya. Jadi kalau mimpi kita mau membangun rumah tingkat sepuluh dengan rumah tingkat dua itu beda. Nah, ibarat bangunan, mimpi Depag mau tingkat berapa.

Saya ingin orang-orang hebat dari berbagai disiplin ilmu ada di Depag, karena itu Litbang-nya harus diperkuat. Putra-putra terbaik Indonesia dari berbagai disiplin ilmu mestinya ada di Depag, untuk menjelaskan masa depan bangsa. Implikasinya, struktur organisasinya harus dikembangkan. Orang-orang pintar di kampus-kampus UIN kuliahkan. Kita harus ke sana. Kita harus menyongsong masa depan.

Langkah Pak Maftuh Basyuni sudah benar dengan berusaha menjadikan Depag sebagai institusi tauladan. Tapi ke depan harus lebih kuat dalam mengembangkan profesionalisme, dan punya konsep yang jelas. Kalau konsep, visi dan misinya jelas, maka akan mudah mencari orang-orangnya. Depag akan mudah menentukan standarnya.

Misalnya untuk menggarap pendidikan. Saya ingin di Depag ada orang-orang yang betul-betul ahli pendidikan, bukan hanya di Depdiknas. Oleh karena itu saya senang sekali ada orang-orang ahli pendidikan dari Depdiknas yang masuk ke situ, seperti Pak Bahrul Hayat. Kehadiran mereka bisa memberikan wibawa sesuai otoritas keilmuannya, karena yang dipikir itu bangsa. Kemudian hadirkan juga dong ahli keuangan atau akuntan yang profesional. Yang diperlukan Depag kan profesionalisme. Di Indonesia ini banyak kok orang-orang baik.

Tetapi Pak Menteri Agama Muhammad M. Basyuni pernah bilang begini: saya ini hanya membawa lima atau enam orang saja di dalam Depag sudah heboh, apalagi kalau membawa satu bataliyon. Bagaimana menurut Anda?

Persoalannya, kita mikir Depag apa mikir bangsa. Ke depan, birokrasi itu harus bekerja atas dasar profesionalisme yang independen, jangan menjadi korban politik. Semua departemen mestinya seperti itu. Di Indonesia ini ada satu yang paradoks. Kita ingin sistem politik yang presidensial, tapi multi partai. Ini kan paradoks. Ibarat mobil, gas dan rem jalan bareng. Para politisi punya nafsu besar untuk berkuasa, tapi tidak mampu memerintah. Sehingga tidak efektif, karena kompetensinya lemah, dan hambatan lain adalah perundang-undangannya.

Contoh paling riil belum lama ini adalah pertemuan bupati, ada yang ngantuk sampai presiden marah. Pada zaman Pak Harto, mereka pasti dipecat. Sekarang tidak bisa lagi, karena bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Perundang-undangannya memang begitu. Yang terjepit justru gubernur, dipilih rakyat tapi langsung bertanggung jawab ke Presiden.

Situasi seperti ini kemudian membuat beberapa departemen menggerogoti profesionalisme yang ada. Karena partai investasi politik ke presiden, jual saham suara, nanti dapat jatah departemen atau BUMN. Akibatnya apa?

Birokrasi eselon 1 ke bawah yang seharusnya mengembangkan profesionalisme, dipimpin oleh politisi yang belum tentu capable, dan dia cenderung tidak menghargai profesionalisme. Bahkan menteri atau pimpinan BUMN dari politisi tersebut bisa menaruh orang-orang partainya ke situ. Akibatnya, kualitas pelayanan menjadi rusak.

Saya ingin Depdiknas dan Depag betul-betul mengembangkan profesionalisme untuk memajukan rakyat, dan harus terbebas dari jatah-jatah ideologis maupun politis. Golongan-golongan seperti NU dan Muhammadiyah, serahkan saja kepada ormas-ormas, sedangkan Depag harus memfasilitasi dan harus berada di atas semua golongan. Pemerintah harus berterimakasih pada orang-orang Muhammadiyah, NU, juga umat kristiani yang membuat sekolah-sekolah. Tanpa peran mereka, pemerintah tidak akan sanggup melayani umat beragama maupun menggarap pendidikan.

Depag selama ini banyak terbebani oleh berbagai kepentingan politik, terutama pada era Orde Baru. Depag menjadi subordinasi bagi kepentingan penguasa, dan anggarannya kecil. Sejak Pak Maftuh Basyuni diangkat menjadi Menteri Agama pada akhir 2007, dia berusaha keras mengembalikan citra Depag yang terpuruk, dengan lebih banyak fokus membenahi penyelenggaraan haji. Dengan begitu beratnya persoalan maupun beban yang dihadapi Depag hingga sekarang, termasuk kualitas SDM-nya, lantas apa yang harus dilakukan untuk menggapai mimpi besar yang Anda sodorkan?

Kita lihat bahwa pasca Perang Dunia ke II, agenda perjuangan bangsa Indonesia adalah nation building. Ini direpresentasikan Bung Karno berupa konsolidasi politik. Tapi orang tidak bisa hidup dengan politik. Rakyat butuh ekonomi, maka dibutuhkan figur seperti Pak Harto, seorang market builder, dengan cara membangun ekonomi. Sayang, ibarat bus ketika mau naik ke gigi tiga, kita mundur lagi karena situasi politik dan ekonomi kita lemah, sehingga. Padahal mestinya kita sudah harus masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yakni naik tanjakan ke level pendidikan dan kebudayaan. Dan ini sudah dilakukan negara-negara lain. Jadi kalau Anda katakan saya ini mimpi besar, sesungguhnya itu bukan mimpi besar. Itu memang tahapan yang harus kita masuki.

Kita lihat di Singapura pendidikan dan riset sudah sangat maju, bukan hanya tempat shoping. Malaysia dan Korea Selatan juga sudah maju, orientasinya ekspor. Sementara kita masih sibuk urusan kayu gelondongan, minyak mentah, hingga rebutan caleg. Depag harus ikut memikirkan, karena kalau bangsa kita menderita, toh yang paling mederita adalah umat Islam. Oleh karena itu, Depag memerlukan pikiran-pikiran besar untuk membangun bangsa, membangun rumah masa depan Indonesia, karena Depag paling peduli terhadap penghuninya dalam konteks keagamaan.

Depag selama ini terbebani oleh persoalan haji yang menguras energi. Pak Maftuh Basyuni pun telah banyak membenahi. Bagaimana Anda melihat soal haji kita?

Saya kira, siapa pun yang menjadi Menteri Agama dan negara manapun yang membenahi haji, selama pemerintah Kerajaan Saudi tidak memberesi infrastrukturnya, maka sampai kiamat pun penyelenggaraan haji akan tetap bermasalah. Haji itu tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, gagasan agar ibadah haji dikelola secara internasional merupakan ide yang rasional.

Saya bayangkan Kota Makkah sebagai pusat, kemudian ada rel kereta api seperti di San Fransisco, lalu ada Ring Road, kan indah sekali. Jadi tidak akan ada lagi problem transportasi dan pemondokan. Saudi kan negara kaya. Di kota-kota besar dunia seperti di Belanda, Perancis, Amerika, dan lain-lain, transprotasinya lancar sekali. Apa tidak bisa Makkah dibuat seperti itu, toh Saudi punya uang banyak. Kalau transportasi tidak dibenahi oleh Pemerintah Saudi, siapaun yang menjabat Menteri Agama dan sampai kapan pun akan menghadapi masalah yang sama.

Jadi, problem haji sebenarnya terletak pada Pemerintah Saudi. Artinya, walaupun kita telah berusaha melakukan perbaikan, tetapi kalau Pemerintah Saudi tidak membenahi insfrastrukturnya, tetap saja akan sulit kecuali jumlah jemaahnya dibatasi.

Katakanlah jemaah haji Indonesia tahun ini nanti bisa berhasil mendapatkan pemondokan yang lebih dekat dengan Ka’bah. Toh jauhnya lokasi pemondokan yang tahun lalu diisi jemaah kita nanti akan diisi oleh jemaah haji dari negara lain. Artinya, persoalannya kan sama saja, hanya saja kalau tahun lalu kita yang terkena, tahun ini jemaah negara lain yang jadi korban. Depag kan tidak bisa berpikir seperti itu, jangan hanya berpikir untuk jemaah hajinya sendiri. Depag harus berpikir haji sesungguhnya, yakni untuk umat Islam di seluruh dunia, apalagi jemaah haji kita yang terbesar. Inilah sekali lagi pentingnya peran yang harus dimainkan Depag dalam konteks global. Bahkan kalau perlu Indonesia harus mewakili suara negara-negara dunia untuk menekan Arab Saudi agar memberesi infrastrukturnya. Kalau Depag hanya memikirkan jemaah haji Indonesia kan namanya berpikir egois, padahal katanya umat Islam itu ukhuwah.

Persoalan berikutnya adalah perlunya pengelolaan haji dengan menggunakan pendekatan operasi militer karena jemaah kita jumlahnya sangat besar. Militer saja tidak pernah kirim tentara sebanyak 200.000 pasukan. Mengirim jemaah sebanyak 200.000 orang itu merupakan tugas yang berat sekali. Operasionalnya perlu menggunakan pendekatan operasi militer. Kita butuh jenderal-jenderal untuk mengelola pengiriman jemaah itu. Karena itu, menurut saya, orang-orang yang tukang kritik haji itu suruh saja mereka berangkat haji, lihat sendiri keadaan di sana. Tanyakan kepada mereka apa solusinya.

Persoalan berikutnya adalah kita menghadapi masalah terkait pola makan jemaah kita yang makan nasi. Terlambat sedikit saja, nasi sudah basi. Sedangkan negara-negara lain pada makan roti, disimpan berhari-hari tidak ada masalah. Belum lagi jemaah kita kalau tidak makan pakai sambal merasa tidak puas. Hal-hal teknis seperti ini saja sudah berpotensi menimbulkan masalah. Apalagi petugas-petugas haji kita pada umumnya niatnya ke sana memang untuk menunaikan haji, bukan untuk melayani jemaah. Porsi niat hajinya lebih besar dibanding niat untuk melayani para jemaah.

Jadi pilihannya kalau penyelenggaraan haji mau lebih baik itu ada dua: jemaahnya dikurangi menjadi sedikit, atau infrastrukturnya di Makkah yang harus dibenahi. Oleh karena itu, saya berharap pengelolaan haji ini perlu ada badan tersendiri. Manajemennnya dikelola secara profesional dengan menggunakan pendekatan ilmu militer. Badan tersebut bisa saja di bawah Depag, tapi dikelola tersendiri. Ini kan lebih pada urusan teknis pemberangkaan dan pemulangan jemaah, sehingga misi utama Depag untuk membina umat tidak tertutupi oleh persoalan haji yang sampai kapan pun akan tetap bermasalah selama infrastruktur di Makkah tidak dibenahi.

Saya ingin ke depan yang menonjol di Depag itu bukan urusan hajinya, tetapi bagaimana mengembangkan peradaban Islam di Indonesia, memajukan pendidikan, mendorong ormas-ormas Islam tumbuh, dan mendorong putra-putra terbaik untuk kuliah dengan dikasih beasiswa. Dengan dana DAU itu, cari putra-putra terbaik lalu dikuliahkan. Mereka itulah nantinya yang merupakan ahli waris bangsa kita, ahli waris penerus Islam Indonesia. Kalau ini tidak dilakukan, kita akan terus kalah. Kita harus melakukan upaya keras untuk mempercepat penyiapan kualitas SDM. Ibarat berternak, Depag harus menghasilkan bibit-bibit unggul. Jadi Depag memang harus punya mimpi besar. Singapura yang merupakan negara kecil saja punya mimpi besar, masak kita sebagai negara besar hanya punya mimpi kecil.

Di negara-negara Barat, ajaran Kristiani menjadi sumber etika sosial kehiduapn sehari-hari. Di negara India, ajaran Hindu menjadi sumber etika sosial. Bagimana Anda melihat Islam di Indonesia?

Kalau kita lihat ke belakang, basis modernitas yang diklaim Barat itu sebenarnya sudah ada sejak masa Madinah. Tetapi umat Islam kemudian mengalami disintegrasi karena berebut kekuasaan. Yang paling fenomenal adalah perebutan kekuasaan pada masa Abasiyah dan Umayah, sampai kemudian lari ke Andalusia. Saat itu umat Islam menjadi lemah karena berebut warisan yang melimpah, berupa ajaran Islam. Mereka lupa bahwa ada satu rumus dalam filsafat yang menyatakan bahwa benih ilmu dan peradaban akan berpindah mencari tuan yang bisa merawatnya. Nah umat Islam saat itu tidak bisa merawat karena sibuk konflik, maka ilmu dan peradaban tersebut pindah ke Eropa, dirawat oleh orang lain. Itu hukum alam. Nanti ketika suatu saat bangsa Eropa berebut kekuasaan, maka ilmu dan peradaban akan pindah.

Nah umat Islam sekarang merasa kaget. Untuk mengembalikan kejayaan ilmu dan peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad, mereka terhalang oleh tembok berupa warisan madzhab, hegemoni kiai, partai, tradisi, dan lain-lain. Sementara pada sisi lain, budaya dari Barat begitu gencar masuk. Sehingga, ibarat duduk, kita sebagai umat Islam saat ini berada dalam situasi yang tidak nyaman. Mau mengakses langsung ke warisan Islam pada zaman Rasulullah alat intelektualnya tidak sanggup, padahal di kalangan umat Islam ada kerinduan untuk mengakses ke masa itu. Pada sisi lain gempuran budaya dan peradaban dari Barat sangat gencar.

Karena itu Depag perlu membuat terobosan dengan membuat pusat-pusat kajian yang bisa menggali dan mengembangkan pikiran alternatif, sehingga Indonesia punya blue print ke depan yang berbasis peradaban Islam. Misalnya kalau kita bicara demokrasi, ini sebenarnya merupakan anak kandung Indonesia yang berbasis pada peradaban Islam, bukan menjiplak dari Barat. Selama ini kita sering menjiplak mentah-mentah dari Barat. Padahal ibarat Anda mengambil pohon kurma lalu ditanam di sini, tidak akan tumbuh baik karena tanahnya tidak cocok.

Ini pekerjaan raksasa Depag?

Iya, saya ingin Depag berpikir untuk jangka panjang, katakan 20 tahun ke depan. Ketika Depag dulu dibentuk kan untuk menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia. Setelah Islam tumbuh di mana-mana, semua departemen juga banyak kaum santri, dan masjid didirikan di mana-mana, maka peran Depag harus naik kelas.

Secara pribadi saya juga salut pada Muhammadiyah dan NU, yang lahir sebelum bangsa ini merdeka. NU dan Muhammadiyah merupakan tempat untuk mempersatukan pikiran, ukhuwah, dan emosi. Karena itu NU dan Muhammadiyah mestinya bisa menjadi kritikus bagi bangsa, karena mereka punya andil bagi berdirinya republik ini. Jangan sampai terjebak masuk bermain pada level politik di bawah. Mestinya Muhammadiyah dan NU harus bermain pada level atas, tidak tergoda oleh partai politik yang baru lahir kemarin. Janganlah Muhammadiyah dan NU mensejajarkan diri dengan anak yang baru lahir kemarin sore. Depag, NU dan Muhammadiyah harus menjadi wadah orang-orang yang tercerahkan, harus bisa menjadi trend setter dalam membangun Indonesia ke depan.

Litbang Depag harus kuat, tempat sarjana-sarjan muslim the best. Mereka memproduksi gagasan-gagasan Indonesia ke depan. Pusat temuan-temuan atau pikiran mutakhir ada di situ. Dengan demikian akan sangat berwibawa dan fungsional. Saya lebih bicara pada peluang dan tantangan Depag yang harus di lakukan. Sekarang banyak orang pinter yang tidak terpakai.

Sebagai Menteri Agama Pak Maftuh Basyuni telah bekerja bagus. Dia membenahi administrasi dan birokrasi. Dia telah membenahi fondasi birokrasi dengan baik. Nah, ke depan harus dilanjutkan. Perannya harus lebih tinggi. Ibarat komputer, ram-nya harus dinaikkan.

Tugas untuk mendisain masa depan peradaban Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang berbasis Islam itu kan bukan hanya tugas Depag?

Iya, itu mesti dari presiden sebagai pimpinan tertinggi. Saya ingin, siapa pun yang menjadi presiden harus sadar akan posisinya bahwa: I am the President of largest moslem country in the world. Dia berasal dari partai manapun harus sadar betul akan posisinya itu. Saya ingin ke depan Islam benar-benar menjadi etik sosial bagi kehidupan kita sehari-hari.

Bagaimana pengembangan UIN Jakarta ke depan?

Sebagai institusi di bawah Depag, saya ingin UIN Jakarta menjadi window atau jendela atau etalase umat Islam Indonesia. Jadi model. Masak Universitas AL-Azar di Mesir yang jumlah penduduknya lebih kecil, mereka lebih hebat. Masak kita mesti belajar ke Pakistan, padahal kita ini negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan kaya.

Saya ingin kampus-kampus UIN yang besar , seperti UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang, betul-betul didesain menjadi kampus kelas dunia. Dari sarananya, program studinya, hingga dosennya berkelas dunia, sehingga negara-negara tetangga kalau mau belajar ke sini. UIN Jakarta sudah mulai dengan membuka cabang program master di Singapura, dan mereka welcome sekali. Depag harus melihat UIN ini merupakan aset umat dan harus difasilitasi. Saya ingin UIN menjadi kebanggaan umat, bangsa, bukan hanya kebanggaan Depag. UIN bisa benar-benar menjadi pusat ilmu dan peradaban Islam.

Inilah saya kira perlunya Depag melakukan redefinisi dan reposisi. Indonesia juga didirikan oleh gagasan kok. Depag juga harus seperti itu. Gagasan nanti yang akan menentukan besarnya anggaran. Walaupun anggaran naik, tapi kalau tidak didukung oleh gagasan, saya khawatir akan termanfaatkan dengan baik. Ibarat hujan kalau tidak ada irigasi atau manajemen penyaluran ya akan banjir. Jakarta diguyur hujan, tapi selalu banjir. Mestinya merupakan rahmat bisa menjadi laknat. (Ikhlas Beramal, edisi Maret 2009) ***

30 March 2009 11:11 WIB

Artikel ini menarik?