Sudah lebih dari dua tahun program sertifikasi profesi guru (pendidik) dilaksanakan, sebagai implementasi dari UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaan sertifikasi profesi guru itu dilakukan melalui jalur portofolio dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Setelah lebih dari dua tahun dilaksanakan, dimulai akhir 2006 yang pelaksanaannya dilakukan pada awal 2007, muncul suara-suara sumbang di masyarakat yang mempertanyakan proses pelaksanaan sertifikasi tersebut, karena dinilai kurang menghasilkan output yang memadai. Muncul tudingan miring bahwa guru yang sudah mengantongi sertifikat, tidak ada bedanya dengan mereka yang belum bersertifikat. Padahal konsekuensi anggarannya besar sekali.
Menteri Agama Muhammad M. Basyuni telah melaksanakan tugas dengan baik dalam membenahi administrasi dan birokrasi Depag. Ke depan, Depag perlu melakukan redefinisi dan reposisi untuk memainkan peran yang lebih strategis, baik dalam konteks global, sebagai sumber pencerahan, maupun sebagai pengayom dan fasilitator kehidupan beragama. Ikuti wawancara Saiful Anam dengan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang melontarkan gagasan-gagasan cemerlang dan penuh inspirasi.
Kata Kunci: baedhowi
Meski secara resmi konsep penjaminan mutu di Indonesia baru dikumandangkan dalam beberapa tahun terakhir, namun sesungguhnya konsep tersebut sudah dirintis sejak awal tahun 200-an. Salah satu tokoh penting yang ikut berperan dalam penggodokan konsep ini adalah Dr. Baedhowi, M.Si, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (1996-2003). Apa yang melatarbelakangi lahirnya konsep penjaminan mutu tersebut, bagaimana peran LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), dan apa tantangannya ke depan? Berikut wawancara Saiful Anam dengan Dirjen PMPTK, Dr. Baedhowi, M.Si, di ruang kerjanya.
Mengapa penjaminan mutu pendidikan penting, dan faktor apa saja yang melatarbelakangi kelahirannya?
Kalau kita bicara penjaminan mutu pendidikan, tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan otonomi pendidikan pada awal tahun 200-an. Itu sangat terkait. Saat itu saya masih menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Dikdasmen. Ketika pemerintah melakukan desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan, maka belajar dari pengalaman yang lalu dalam pengelolaan SD, ada satu kekhawatiran kita bahwa penyelenggaraan pendidikan nanti tidak terkendali dan tidak terurus dengan baik karena tidak ada standar mutu yang jelas. Sehingga pada waktu itu muncul pemikiran perlunya ada lembaga tertentu yang menangani penjaminan mutu pendidikan, sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja sekolah. Dengan demikian program-program yang dirancang oleh pusat bisa terimplementasi dengan baik sampai pada tingkat sekolah.
Kata Kunci: lumbung, Qoryah thayyibah
Oleh: M Fathoni Arief/Pena
Kesejahteraan sosial kuncinya kebersamaan dan keadilan. Komunitas bisa merasa sama berkat adanya lumbung yang menjadi sumber daya. Masyarakat produktif dengan dukungan lumbung.
Jangan remehkan ”embel-embel” petani. Bisa jadi akan tercengang setelah menyaksikan berbagai kegiatan kelompok yang beranggotakan banyak petani ini. Mereka punya kegiatan penguatan sumber daya alam, perekonomian, hukum, dan pendidikan alternatif.
Oleh: Saiful Anam dan Anurannisa/Pena
SEJAK tahun 2006, Educational Testing Service (ETS) yang berpusat di Princeton,
Kata Kunci: Ade Irawan, dinas pendidikan, ICW, korupsi, sekolah
Sekolah dan dinas pendidikan dituding biang korupsi bantuan operasional sekolah (BOS). Pungutan sekolah naik meski BOS dikucurkan. Ujian Nasional jadi ajang baru untuk korupsi, terutama pada tingkat sekolah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) tak melulu mengejar tersangka koruptor. Mereka juga menyoroti kualitas layanan publik. Setidaknya dalam empat tahun terakhir, ICW gencar memantau pelayanan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.
Hasil pemantauan ICW di bidang pendidikan sempat bikin heboh pemberitaan. ICW melansir hasil pengamatannya terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama dua tahun pelaksanaan (2005-2006). “Kesimpulan sementara kami, BOS gagal,” kata Ade Irawan, Manajer Monitoring Pelayanan Publik ICW kepada Pena Pendidikan.
Kata Kunci: abdul rahman, AIBEP, ausaid
Wawancara Abdul Rahman, Ph.D, Organization & Planning Adviser Managing Contractor Program Management (MCPM) for the Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP)
Dalam khasanah pendidikan kita, wacana tentang penjaminan mutu pendidikan masih merupakan barang yang relatif baru. Hingga April 2008, draft konsepnya masih dikaji oleh tim dari Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, yang mendapat sokongan sejumlah pakar dari AusAID. Salah seorang yang sangat intens dalam menggodok konsep penjaminan mutu adalah Abdul Rahman, Ph.D, konsultan AusAID. Untuk memahami lebih jauh konsep penjaminan mutu, ikuti wawancara Saiful Anam dengan Abdul Rahman, pria kelahiran Surakarta yang meraih gelar doktor dari Florida State University.
Di antara lima komponen tenaga kependidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, pustakawan sekolah, laboran, dan tenaga tata usaha sekolah), persoalan yang menggelayuti pengawas sekolah adalah yang paling berat. Masalahnya begitu kompleks, akut, rumit, dan seakan tak berujung pangkal. Lantas bagaimana membenahinya? Saiful Anam mengajak Anda membedah persoalan pengawas sekolah dengan mewawancarai Surya Dharma, MPA, Ph.D, Direktur Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Wawancara selama hampir 1,5 jam itu dilakukan di kantornya pertengahan April lalu.
Kata Kunci: GURU, Sertifikasi
MELANCARKAN PROSES SERTIFIKASI GURU
Program sertifikasi profesi guru, yang digulirkan sejak 2006, merupakan salah satu program strategis Departemen Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaannya di lapangan, ternyata muncul berbagai persoalan. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah dalam melancarkan pelaksanaan sertifikasi profesi guru, ikuti wawancara Saiful Anam, M. Fathoni Arief, dan Arin TW dengan Dr. Baedhowi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional.
Sertifikasi profesi guru merupakan salah satu program penting Direktorat Jenderal PMPTK, Departemen Pendidikan Nasional. Hingga awal tahun 2008, bagaimana pelaksanaan program ini?
Kata Kunci: SBI
Oleh: Saiful Anam/Pena
Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolahnya rendah: separuhnya di bawah tingkat elementary, hanya 10% benar-benar mampu berbahasa Inggris dengan baik. Mengguyur block grant untuk kepala sekolah dan mengirim studi ke luar negeri.
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, telah menetapkan 260 sekolah sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (R-SBI). Sesuai namanya, statusnya masih sebatas rintisan, belum definitif SBI. Diharapkan, sekolah-sekolah tersebut berhasil melepaskan predikat rintisannya dan menjadi SBI sungguhan pada tahun 2009.
Tetapi, untuk menuju ke sana, tantangan berat menghadangnya. Salah satunya adalah kesiapaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya, termasuk di dalamnya kepala sekolah. Tugas untuk meningkatkan mutu kepala sekolah R-SBI itu menjadi tanggungjawab Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Departemen Pendidikan Nasional. Bagaimana kondisi mutu kepala sekolah R-SBI dewasa ini? Apa saja program yang dilakukan Direktorat Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu mereka? Berikut wawancara Saiful Anam dari Penapendidikan dengan Surya Dharma, MPA, Ph.D, Direktur Tenaga Kependidikan.
Tuesday, 16 March 2010
POLLING PEMBACA |