Kata Kunci: bse, diluncurkan
Jakarta, Rabu (20 Agustus 2008)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kebijakan pemerintah mengenai buku teks pelajaran murah akan menguntungkan bagi semua pihak. Apalagi, kata Presiden SBY, program ini berkaitan dengan masa depan bangsa . Program yang bertujuan untuk menyediakan buku teks bermutu secara masal dan dengan harga yang murah ini ditujukan bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.
Presiden SBY menyebutkan, keuntungan buku teks pelajaran murah bagi peserta didik adalah mereka dapat membeli dengan harga yang lebih murah, sedangkan bagi penyusun buku akan mendapatkan royalti dari pembelian hak cipta oleh Depdiknas. “Pengecer punya ruang juga untuk menjalankan bisnis ini. Menguntungkan sekolah karena lebih banyak lagi buku yang tersedia. Jadi tentunya tidak ada merasa yang dirugikan dengan policy ini,” katanya usai meluncurkan program buku teks pelajaran murah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/08/2008) .
Presiden SBY mengungkapkan, pada kunjungan dan dialognya selama empat tahun ke berbagai daerah, permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat dan para orang tua adalah harga buku pelajaran yang mahal dan sering berganti-ganti, gedung sekolah yang dinilai tidak layak dan tidak aman bagi anak-anak untuk belajar di dalamnya, dan para guru yang meminta kesejahteraannya dinaikkan. “Insya Allah ke depan ini kita akan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi itu lebih baik lagi. Tentu tidak bisa sekaligus, tetapi bertahap dan berlanjut,” katanya.
Kepada para guru, Presiden SBY menyampaikan, program ini merupakan kesempatan yang baik dengan makin banyaknya buku-buku yang bisa diakses oleh para pelajar. “Bangun dan perkuat budaya membaca. Rangsang rasa keingintahuan siswa, kembangkan kreativitas, daya imajinasi, dan daya inovasi siswa. Hindari budaya menghafal, budaya menghafal itu mudah luntur, tidak last long, tidak diingat dalam waktu yang lama. Dengan buku-buku yang makin tersedia maka semua upaya itu harapan saya bisa dilaksanakan lebih baik lagi,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menyampaikan, pemerintah telah membeli hak cipta sebanyak 407 jilid buku. Peluncuran buku ini, kata Mendiknas, merupakan realisasi reformasi perbukuan secara mendasar. Adapun substansi reformasi perbukuan tersebut, lanjut Mendiknas, adalah tidak ada lagi monopoli perbukuan, buku dipilih sendiri oleh sekolah dengan masa pakai minimal lima tahun dan dipilih dari daftar buku yang sudah dinyatakan layak pakai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Selain itu, lanjut Mendiknas, murid dianjurkan memiliki buku teks dengan cara membeli langsung dari pengecer dan guru dilarang menjual buku kepada murid. Sekolah, kata Mendiknas, juga wajib menyediakan buku teks pelajaran dalam jumlah yang cukup dibutuhkan untuk siswa miskin. “Sehingga siswa miskin tidak perlu membeli, cukup meminjam buku di perpustakaan, ” katanya.
Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, Depdiknas mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya, ataupun memperdagangkannya dengan harga yang tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET), yang besarnya kurang lebih sepertiga dari harga pasar yang berlaku. “Harga eceran tertinggi ini meng-cover biaya produksi, biaya distribusi, plus 15 persen margin keuntungan bagi pedagang,” katanya.
Mendiknas mengatakan, Depdiknas bahkan bermaksud untuk memberikan subsidi modal kerja bagi calon pendiri toko buku di kabupaten-kabupaten yang belum memiliki toko pengecer buku. “Masih banyak di kabupaten-kebupaten bahkan barangkali di Jawa yang masih belum memiliki toko buku,” ungkapnya.
Mendiknas menyebutkan, total dana untuk membeli hak cipta 407 jilid buku sebanyak Rp.20 milyar pada 2007 dan 2008, sedangkan pada 2009 akan disediakan anggaran sebanyak Rp.50 milyar. “Jadi lebih banyak lagi yang akan kami beli,” katanya.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, usai menerima secara simbolis buku teks pelajaran murah dari Presiden mengatakan, adanya buku teks pelajaran murah memiliki manfaat besar bagi sekolah karena selama ini beban yang cukup besar dan dirasakan sangat membebani seluruh murid dan orang tua setiap tahunnya adalah mahalnya harga buku-buku pelajaran.”Oleh karena itu, dengan hadirnya buku murah yang bisa diakses oleh anak-anak dan guru ini menjadi sesuatu hal yang baru, sekaligus mengurangi beban dari sekolah dan keluarga. Bahkan ini akan sangat membantu pemerintah daerah untuk mensukseskan proses belajar mengajar di sekolah,” katanya.
Syahrul mengatakan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menggratiskan biaya pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dia menyebutkan, biaya pembelian buku setiap anak sebanyak Rp.60.000,00. “Dengan peluncuran buku teks pelajaran murah sangat membantu sekolah dan proses belajar di sekolah,” ujarnya.
Sumber: MediaCenterDiknas
20 August 2008 21:35 WIB
Tuesday, 16 March 2010
POLLING PEMBACA |