WAWANCARA

Berkaca Dari Dapur ETS

Wawancara Surya Dharma, MPA, Ph.D, Direktur Tenaga Kependidikan, Depdiknas

Oleh: Saiful Anam dan Anurannisa/Pena

SEJAK tahun 2006, Educational Testing Service (ETS) yang berpusat di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, menawarkan program beasiswa bertajuk ETS Global Scholars Program kepada pejabat yang menggeluti bidang pendidikan di seluruh dunia. Namun yang dipilih hanya dua orang. Tahun ini peserta yang terpilih adalah Surya Dharma, MPA, Ph.D dari Indonesia, dan Majed Abu-Jaber, Ph.D dari Jordania.

Surya Dharma adalah orang Indonesia pertama yang terpilih mendapat beasiswa tersebut. Sebagai penerima beasiswa, ia bersama Majed Abu-Jaber berkunjung ke Amerika Serikat tanggal 2 s.d 27 Juni lalu. Apa saja oleh-oleh Surya Dharma dari kunjungannya ke Amerika Serikat? Apa manfaatnya bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia? Ikuti wawancara Saiful Anam dan Ane Nurrannisa dengan Surya Dharma, MPA, Ph.D di kantornya, awal Juli lalu.

Bisa dijelaskan apa itu ETS dan apa kaitannya dengan kepentingan pendidikan kita ?

ETS adalah sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. ETS merupakan lembaga yang memproduksi jenis-jenis layanan testing terkenal, seperti TOEFL (Test of English as Foreign Language), GRE (Graduate Record Examination), dan TOEIC (Test of English for International Communication). Jadi ETS ini adalah lembaga yang kredibel, kompeten, dan ternama, karena mengembangkan tes-tes untuk konsumsi internasional. ETS ini merupakan lembaga non profit, bukan berada di bawah departemen pendidikannya AS. Lembaga ini berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, pendirinya dulu juga seorang pendiri Harvard University.

ETS mempunyai kantor-kantor perwakilan di berbagai negara untuk memasarkan produk-produknya maupun melakukan testing, termasuk di Indonesia. Di Indonesia kantornya adalah di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta.

Kita tahu tes TOEFL ditujukan untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris seseorang. Ini juga dipasarkan di seluruh dunia. Semua orang yang mau sekolah ke Amerika Serikat harus tes TOEFL untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris-nya. TOEFL merupakan tes kemampuan berbahasa Inggris untuk persyaratan masuk S-2 atau S-3 di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena mereka yang mau belajar di sana harus punya kemampuan bahasa Inggris bagus. Kalau hasil tes TOEFL-nya di bawah 550, bagaimana bisa mengikuti perkuliahan yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi semua master atau doktor lulusan Amerika Serikat pasti pernah ikut tes TOEFL.

Bagaimana dengan tes GRE dan TOEIC?

GRE adalah tes kecerdasan atau pengetahuan akademik bagi orang yang mau masuk program master dan doktor di Amerika Serikat. Sebagaimana TOEFL, orang-orang Indonesia lulusan master atau doktor dari Amerika Serikat pasti pernah mengikuti tes GRE. Tes ini juga dipasarkan ke seluruh dunia.

Produk ETS lain yang juga terkenal adalah TOEIC. Kalau TOEIC ini bukan untuk kepentingan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Tes ini hanya digunakan untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Inggris, khususnya dalam berkomunikasi di lingkungan pekerjaannya sehari-hari. Misalnya orang yang bekerja di perusahaan, seorang manajer, juga seorang kepala sekolah dan guru, kan tidak perlu dites TOEFL atau GRE untuk mengetahui kemampuannya berbahasa Inggris, tapi menggunakan TOEIC.

Di Jepang, Hongkong, dan sejumlah negara lain, tes TOEIC digunakan untuk mengetes kemampuan berbahasa Inggris para karyawan maupun calon karyawan. Jadi tes TOEIC ini untuk kepentingan praktis.

Nah dalam konteks Indonesia, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) menuntut guru harus mampu mengajar dalam bahasa Inggris, khususnya matapelajaran sains, matematika, dan bahasa Inggris. Di SBI kultur internasionalnya harus terjadi, kepala sekolahnya juga harus mahir berbahasa Inggris. Maka pada tahun 2007 kita melakukan pemetaan terhadap kemampuan berbahasa Inggris mereka dengan menggunakan TOEIC. Yang dites adalah guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah di 260 sekolah rintisan SBI yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka terdiri dari 100 SMP, 100 SMA, dan 60 SMK. Kita menggunakan TOEIC karena tesnya berstandar internasional.

Hasilnya?

Hasilnya sudah saya sampaikan ke Pak Menteri di forum rapat pimpinan. Jadi yang kita tes rata-rata 50 orang per sekolah, sehingga total sebanyak 13.102 orang yang kita tes TOEIC. Yang kita tes memang semua guru di sekolah itu, bukan hanya guru matematika, sains, dan bahasa Inggris, termasuk kepala sekolah dan wakilnya. Soalnya kita ingin mengetahui kemampuan bahasa Inggris seluruh guru, karena ini untuk mendukung kultur berbahasa Inggris di sekolah. Apalagi SBI diharapkan punya sister school dengan sekolah di luar negeri, sehingga seluruh guru mestinya mampu berbahasa Inggris.

Nah, hasil tes yang kita lakukan menunjukkan bahwa sekitar 60% atau 6.607 orang berada pada tingkat NOVICE, atau tingkat paling pemula. Sementara yang benar-benar sangat jago hanya 10 orang saja. Yang masuk kategori advance 38 orang. Inilah wajah kemampuan berbahasa Inggris para guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah di RSBI. Padahal RSBI adalah sekolah yang terseleksi dari ribuan banyak sekolah.

Sebanyak 100 SMP RSBI misalnya, terseleksi dari sekitar 25.000 SMP. Begitu pula 100 SMA, terseleksi dari sekitar 9000-an sekolah. Sementara 60 SMK dipilih dari sekitar 7000-an sekolah. Berarti, logikanya mereka adalah the best school. Istilah saya, mereka adalah kelompok sekolah yang masuk kategori cream of the cream. Kalau kemampuan berbahasa Inggris para guru, kepala, sekolah, dan wakil kepala sekolah RSBI saja seperti itu, lantas bagaimana dengan kemapuan serupa bagi mereka yang mengajar di sekolah-sekolah non RSBI. Inilah fakta atau kondisi riil yang kita temukan di lapangan. Kemampuan berbahasa Inggris mereka tidak jauh beda dengan murid-muridnya.

Inilah tantangan kita ke depan. Apalagi dalam pedoman penjaminan mutu pendidikan yang dikeluarkan Pak Menteri jelas disebutkan bahwa kepala sekolah SBI harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Guru matematika dan sains juga harus mampu dan bisa mengajarkan dalam bahasa Inggris.

Implikasi berikutnya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai produsen guru/pendidik dan tenaga kependidikan kurikulumnya harus dibenahi. LPTK harus mampu menyiapkan lulusannya mahir berbahasa Inggris. Apalagi ke depan nanti akan banyak sekolah yang menjadi SBI.

Oleh karena itu saya menyambut gembira inisiatif lembaga swasta seperti Sampoerna Foundation yang baru-baru ini memberikan beasiswa kepada 20 guru, terutama guru matematika dan sains, untuk dilatih selama satu tahun menyangkut kemampuan berbahasa Inggris dan pendalaman substansi matapelajarannya. Setelah dilatih selama satu tahun, mereka kemudian ditempatkan ke seluruh RSBI yang mau menerimanya selama waktu tertentu dan digaji oleh Sampoerna Foundation. Ini untuk menumbuhkan budaya berbahasa Inggris sekaligus melatih guru-guru yang lain.

Lantas bagaimana ceritanya sampai Anda mendapat beasiswa prestisius dari ETS tersebut?

Awalnya, sekitar April lalu saya ditawari oleh ETS perwakilan Jakarta. Mereka mennginformasikan kepada saya kalau ada penawaran beasiswa namanya ETS Global Scholars Program (GSP). Sejak tahun 2006, ETS memang menawarkan beasiswa itu ke kantor-kantor perwakilannya di seluruh dunia. Beasiswa ini hanya untuk dua orang yang dipilih dari seluruh dunia. Mereka menyeleksi secara ketat. Tahun ini, alhamdulillah kesempatan itu datang pada saya, dan saya terpilih bersama seorang dari Jordania.

Anda orang pertama dari Indonesia?

Ya, alhamdulillah saya adalah peserta pertama dari Indonesia yang berhasil lulus seleksi penerima beasiswa tersebut. Saya tidak tahu berapa banyak orang Indonesia yang ikut seleksi. Syarat utama penerima beasiswa tersebut adalah bergelar doktor dan harus bekerja di lingkungan pendidikan. Saya juga diminta menyebutkan jabataan saat ini, tugas yang saya emban, dan pengalaman riset yang pernah saya lakukan.

Selain dua orang yang mendapatkan GSP, pihak ETS juga memberikan beasiswa Visiting Scholars Program (VSP) yang khusus diberikan kepada orang Amerika Serikat sendiri, dan terpilih sebanyak 22 dosen dari perguruan tinggi di Amerika Serikat yang semuanya juga bergelar doktor. Nah, kami berdua bersama 22 peserta dari Amerika Serikat itu lantas menjalani program dari ETS tersebut selama sekitar tiga minggu. Kita bergabung jadi satu.

Kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama kunjungan tiga minggu di sana?

Kita ketemu mereka. Mereka memperkenalkan produk-produknya, struktur organisasinya, bagaimana mengembangkan tes, dan lain-lain. Kita juga diajak mengunjungi satu tempat yang sangat rahasia untuk memproses hasil tes. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengintervensi atau mengintip hasil tes tersebut. Hasilnya murni dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada seorang peserta tes yang lulus karena mendapat titipan-titipan seperti marak terjadi di sini. Luar biasa obyektifnya.

Kemudian ada kuliah-kuliah singkat tentang pengetahuan testing, dilakukan hampir setiap hari mulai pagi hingga siang. Lalu, kita masing-masing didampingi oleh mentor yang disediakan oleh mereka. Kita diminta menyampaikan apa yang dibutuhkan dari masing-masing untuk kepentingan kita sendiri. Kalau saya kaitannya untuk kepentingan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan di sini.

Pelajaran apa yang Anda dapatkan dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan?

Salah satu pelajaran yang menarik dan relevan dengan kita adalah guru-guru dan kepala sekolah di sana sebelum ditempatkan sebagai guru atau kepala sekolah harus mempunyai lisensi atau sertifikat tentang kompetensinya, dan ini dites oleh ETS. Berdasarkan hasil tersebut, ETS lantas mengeluarkan lisensi.

Amerika Serikat punya 50 negara bagian, dan sebanyak 40 negara bagian menggunakan lisensi dari ETS. Dari hasil tes ini diperoleh skor, sehingga pemerintah federal yang akan menggunakannya sebagai guru atau kepala sekolah tahu kemampuannya.

Kalau di negara kita, guru yang mau mendapatkan sertifikasi profesi kan cukup mengumpulkan portofolio. Kadang-kadang sertifkat portofolio yang dikumpulkan ternyata palsu, dan ini banyak ditemukan. Ke depan hal ini tentu perlu dibenahi, dilakukan tes seperti di Amerika Serikat itu. Dan lembaga yang mengetes benar-benar kredibel, bebas dari titipan-titipan.

Begitu pula kepala sekolah. Kalau di Indonesia, saat ini calon kepala sekolah kan cukup mengikuti training, dapat sertifikat, lalu mengklaim dirinya berhak menjadi kepala sekolah. Ke depan tidak bisa lagi seperti itu, harus mendapat lisensi dulu.

Apakah harapan Anda itu bisa terwujud mengingat otoritas penempatan kepala sekolah ada di tangan bupati/walikota?

Itu memang jadi persoalan besar kita. Kita saat ini sudah punya standar kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, yakni melalui Permendiknas Nomor 12 dan 13 Tahun 2007. Hanya saja, karena keberadaan mereka di bawah pemerintah daerah, maka rekrutmen atau seleksi dan pelaksanannya sangat tergantung kepada kepala daerah. Kadang-kadang intervensi kepentingan politik lebih dominan. Siapa yang mendukung bupati/walikota dalam Pilkada dan menang, diangkat jadi kepala sekolah. Kepala sekolah yang mendukung jago lain dan kalah, lantas digusur.

Padahal kita ingin kepala sekolah profesional dan kompeten sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Masalahnya bagaimana caranya agar pemerintah daerah memilih kepala sekolah yang sesuai dengan standar kompetensi. Ini memang menjadi problem besar kita, karena yang mengangkat mereka sekarang adalah bupati/walikota.

Dulu saat penempatan kepala sekolah masih ditangani pusat, calon kepala sekolah harus melalui talents coting. Calon diminta training dulu tiga bulan, dapat sertifikat, lalu diserahkan ke daerah untuk ditempatkan.

Sekarang seleksi kepala sekolah di daerah-daerah kan beragam. Paling hanya minta ikut latihan selama seminggu ke LPMP. Di akhir pelatihan semua dapat sertifkat. Semua lulus, dan berhak dipilih sebagai kepala sekolah. Tapi apa ya seperti itu. Bahkan ada bupati/walikota yang milih di luar itu. Tidak punya sertfikat atau mengikuti pelatihan pun diangkat jadi kepala sekolah. Ini kan bisa kacau balau untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.

Banyak kita jumpai bupati/walikota yang dalam memilih kepala sekolah tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Ibarat pengendara mobil atau motor, tidak punya SIM pun disuruh jalan. Akibatnya nyetirnya jadi ngawur, nabrak sana nabrak sini. Atau kalupun punya SIM, beli lewat calo. Nah, kita ingin ke depan kepala sekolah yang terpilih benar-benar punya lisensi, dan sertifikat lisensi itu diperoleh secara obyektif.

Kita harapkan, supaya standar kompetensi seperti tertuang dalam Permendiknas bisa diimplementasikan di daerah, kita harus melakukan tekanan terhadap mereka. Jadi, ke depan kita tekankan agar kepala sekolah dan pengawas sekolah betul-betul dipilih sesuai dengan standar kompetensi Mendiknas. Ini menjadi tugas kami untuk mengoperasionalkan standar kompetensi itu agar bisa benar-benar terimplementasi.

Misalnya kita membuat pedoman seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nanti pedoman ini dijadikan Permen, agar bupati/walikota dalam memilih pengawas dan kepala sekolah menggunakan pedoman ini. Katakan dari 100 orang yang diseleksi, 50 terpilih, lalu masuk training. Misalnya training 160 jam. Dan di akhir training, diberikan skor sehingga ketahuan kompetensinya. Selanjutnya, biar kepala daerah yang memilih calon kepala sekolah atau pengawas yang sudah lulus seleksi. Jadi yang dipilih sudah ada, bukan memilih calon lain yang tidak lulus seleksi.

Di era otonomi, bisa saja pedoman itu nanti juga diabaikan? Jangan-jangan nanti hanya menjadi kekuatan di atas kertas?

Kalau bupati/walikota tetap saja mengabaikan, ke depan bisa saja ada satu lembaga seperti ETS di Amerika yang punya kekuatan dan independen. Dengan demikian pemerintah daerah tidak bisa main-main dalam mengangkat kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Di Amerika Serikat, negara-negara bagian kan juga sangat otonom. Tapi mereka, 40 dari 50 negara bagian, sudah menggunakan lisensi dari ETS. Artinya walaupun mereka otonom, mereka menyerahkan kepada ETS supaya mendapatkan standar yang bagus dalam memilih guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Tidak asal pilih seperti di kebanyakan kita.

Saya sangat setuju kalau model di AS ini ke depan diterapkan di sini, dan kita bisa kerjasama dengan ETS. Dengan demikian, pemerintah daerah tinggal memilih saja calon kepala sekolah yang sudah punya lisensi. Ini tantangan terberat kita ke depan.

Nah sebelum melangkah ke sana, kita coba dulu dengan membuat pedoman seleksi, supaya ini digunakan sebagai acuan dalam menyeleksi kepala sekolah danpengawas sekolah. Rekrutmen yang tepat akan sangat berimplikasi besar bagi peningkatan mutu pendidikan kita.

Jadi ibarat strategi berperang, dalam upaya meningkatkan mutu kepala sekolah dan pengawas sekolah kita menyerang dari berbagai penjuru. Kita harapkan semua kabupaten/kota juga memiliki komitmen yang sama. ***

6 August 2008 12:15 WIB

Artikel ini menarik?